Paripurna Nota Pengantar RAPBD 2021, Fraksi Golkar ‘Boikot’

0
64
Sikapi Dana PEN, Fraksi Partai Golkar Buleleng, kompak tidak hadiri rapat Paripurna DPRD Buleleng

BULELENG – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD) Buleleng Tahun 2021 plus Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di DPRD Kabupaten Buleleng menghangat. Pada rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota pengantar RAPBD Buleleng yang dipimpin Ketua DPRD Buleleleng Gede Supriatna, seluruh anggota Fraksi Partai Golkar tidak hadir kalau tidak mau disebut absen.

Meski tidak dihadiri Fraksi Partai Golkar, penyampaian nota pengantar bupati tentang RAPBD Buleleng plus PEN senilai Rp 571 Miliar, Senin (16/11/2020) tetap dilaksanakan Wakil Bupati (Wabup) Buleleng I Nyoman Sutjidra. Sesuai nota pengantar bupati, Wabup Sutjidra memaparkan RAPBD Buleleng Tahun 2021 dengan program prioritas sektor pertanian dan pariwisata sebagai upaya percepatan pemulihan ekonomi.

“Program prioritas ini di target merata pada seluruh kecamatan di Kabupaten Buleleng. Dengan tema, Mempercepat Pemulihan Ekonomi melalui Integrasi Pertanian dan Pariwisata, Pemkab Buleleng sangat serius mendorong pemulihan atau recovery ekonomi di Kabupaten Buleleng,” tegasnya. Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021, program realisatis khususnya dalam pertanian dan pariwisata akan disinergilkan dengan berbagai pihak.

Selain sektor pertanian dan pariwisata, Pemkab Buleleng juga mencanangkan program prioritas pengembangan ekonomi kerakyatan, pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing, penguatan adat dan budaya daerah, pengembangan kawasan berbasis potensi unggulan, penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan jaminan sosial serta pemantapan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

“Terbatasnya jumlah anggaran tahun 2021, akan dapat diatasi jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, konsekuen serta proporsional, dan dibarengi dengan pengawasan yang baik,” tandas Sutjidra seraya berharap percepatan pemulihan ekonomi bisa terwujud.

Rapat paripurna, Wabup Buleleng Nyoman Sutjidra sampaikan nota pengantar bupati tentang RAPBD tahun 2021 kepada Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Buleleng, Nyoman Gede Wandira Adi tidak menampik ketidakhadiran seluruh anggotanya pada rapat paripurna.

“Ketidakhadiran fraksi partai golkar pada rapat paripurna, merupakan sikap partai melalui fraksi terhadap RAPBD Buleleng tahun 2021,” tegasnya.

Sesuai instruksi partai, Fraksi Golkar diperintahkan untuk mencermati dan mengkaji rencana pinjaman dana senilai Rp 571 Miliar untuk pemulihan ekonomi di Kabupaten Buleleng.

“Dicermati dan dikaji karena pinjaman dana melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sangat beresiko bagi daerah,” ungkapnya.

Didampingi Wakil Ketua DPD Partai Golkar Buleleng Ketut Susila Umbara dan anggota Fraksi Partai Golkar, vokalis Komisi IV DPRD Buleleng ini menegaskan, Fraksi Partai Golkar tidak menolak pinjaman PEN.

“Kami tidak menolak pinjaman dana PEN untuk pemulihan ekonomi rakyat di Kabupaten Buleleng,” tegasnya.

Fraksi Partai Golkar hanya mengingatkan agar pemanfatan dana pinjaman yang nota bena menjadi beban pemerintah selama 10 tahun kedepan, sesuai regulasi, tepat sasaran dan tepat manfaat.

“Beresiko, karena nilai pinjaman lebih besar dari PAD Buleleng dan usulan yang diajukan tidak memihak kebutuhan rakyat,” pungkasnya. (kar)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here