Atasi Kendala Teknis Hibah Pariwisata, Komisi III DPRD Badung Gelar Rakor dengan OPD dan PHRI

0
111
Komisi III DPRD Badung bertemu dengan stakehoder membahas hibah pariwisata

MANGUPURA – Komisi III DPRD Badung berharap dinas terkait mampu mengatasi kendala-kendala teknis terkait hibah pariwisata yang dikucurkan pemerintah pusat. Dengan begitu, hibah tersebut bisa 100 persen terserap sehingga mampu membangkitkan industri pariwisata dan mampu menggeliatkan perekonomian Badung.

Hal tersebut dikemukakan Ketua Komisi III Putu Alit Yandinata saat rapat koordinasi dengan dinas terkait seperti Dinas Pariwisata, Dinas Penanaman Modal PTSP, Bapenda serta PHRI, Selasa (03/11/2020).

“Kami berharap hibah pariwisata ini bisa terserap 100 persen sehingga mampu menstimulus industri pariwisata dan ekonomi Badung,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.

Selain Ketua Komisi III, rapat koordinasi tersebut juga dihadiri Wayan Sandra, Nyoman Satria, Nyoman Graha Wicaksana, Made Yudana dan sejumlah anggota Komisi III lainnya. Hadir juga Plt. Kadis Pariwisata Cok. Raka Darmawan, Ketua PHRI GN Rai Suryawijaya, utusan Bapenda serta BPM PTSP Badung.

“Jangan sampai hanya karena persoalan teknis, hibah ini tidak bisa diperoleh sepenuhnya. Ini kami lihat karena data di Perizinan, Bapenda dan Dinas Pariwisata masih belum sinkron,” tegasnya.

Sejumlah kasus dipertegas oleh Nyoman Graha Wicaksana. Menurutnya, data di Dinas Pariwisata, Bapenda, dan PHRI belum sinkron. Dia mencontohkan, ada hotel yang tidak masuk list penerima hibah, padahal syaratnya sudah lengkap.

Plt. Kadis Pariwisata Cok Raka Darmawan menyatakan, soal siapa yang berhak memperoleh dana hibah pariwisata tersebut tetap berpedoman pada juknis yang ada. Menurutnya, sesuai data base 2019, ada 5.000 hotel di Badung, ini harus diverifikasi dalam 2 minggu. Karena mepetnya waktu, katanya, ada ketidaksinkronan yang menyebabkan margin error.

“Margin error inilah bisa dimanfaatkan untuk mengusulkan hotel-hotel yang belum masuk list sepanjang didukung oleh bukti layak,” tegasnya.

Hingga saat ini, yang terverifikasi untuk diajukan sebagai penerima hibah mencapai 671 hotel dan 200 restoran. Jumlah ini sudah bertambah karena surat keterangan buka bisa ditoleransi. Yang belum bisa diputuskan adalah TDUP yang masih berlaku karena ada yang mati, ada juga yang sudah diperpanjang tetapi belum keluar. Untuk ini, Cok. Darmawa menyatakan akan membahasnya dengan Menteri Pariwisata dan Ekraf.

“Besok kami ke Jakarta bertemu Menteri Pariwisata. Salah satunya ini akan kami bahas,” katanya. (lit)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here