Dukung Kelian Adat, Puluhan Krama Desa Tunju ‘Ngelurug’ PN Singaraja

0
886

Warga Tunju penuhi PN Singaraja


BULELENG – Memberikan dukungan kepada Kelian Desa Adat/Pakrakman Tunju, puluhan krama ngelurug kantor Pengadilan Negeri (PN) Singaraja. Dikoordinir Prebekel Desa Gunung Sari Kecamatan Seririt, Ketut Pastika, puluhan krama ingin menyaksikan sidang kasus pencemaran nama baik sebagaimana dituduhkan Made Astawa terhadap Kelian Desa Adat/Pakraman Tunju, Ketut Artha.

“Bukan demo, warga kami datang ke PN Singaraja untuk mengantar Kelian Desa Adat/Pakraman Tunju sekaligus menyaksikan persidangan kasus pencemaran nama baik yang dituduhkan Made Astawa terhadap Kelian Desa Adat/Pakraman Tunju,” tandas Prebekel Desa Gunung Sari, Ketut Pastika, Rabu (14/10/2020) di Kantor PN Singaraja.


Selain mengantarkan warga agar tidak terjadi keributan, kata Pastika, kehadirannya juga bertujuan agar puluhan krama yang hadir untuk menyaksikan persidangan, disiplin menerapkan protokol kesehatan (prokes) dan tertib mematuhi aturan yang diberlakukan PN Singaraja.

“Sebagai prebekel saya berkewajiban mengayomi warga agar tidak bertindak diluar batas, yang terpenting adalah disiplin melaksanakan protokol kesehatan,” tandasnya.

Terkait masalah yang menjerat Kelian Desa Adat/Pakraman Tunju, Prebekel Pastika menyatakan sudah sempat melakukan mediasi, karena pernyataan tentang pensertipikatan tanah harus melalui prosedur yang benar namun dianggap menceparkan nama baik tersebut, terungkap dalam paruman Desa Adat/Pakraman Tunju.


Hal senada diungkapkan Keliann Desa Adat/Pakraman Tunju, Ketut Artha selaku terdakwa pada persidangan dengan majelis hakim, I Gede Karang Anggayasa selaku ketua didamping hakim anggota Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan dan I Nyoman Dipa Rudiana. Usai mengikuti sidang, Ketut Artha mengaku tidak mengerti karena pernyataannya tentang pensertipikatan tanah harus dilakukan dengan benar pada paruman desa adat pada tanggal 20 Januari 2020 jsutru dilaporkan sebagai pencemaran nama baik.

“Pernyataan itu saya sampaikan pada paruman desa adat/pakraman tunju, dan yang bersangkutan juga hadir. Saat itu, memang membicarakan asset desa adat, termasuk lahan seluas 2 are yang selama ini dimanfaatkan sebagai PAUD, SD serta Kantor Desa, dan justru disertipikatkan oleh Made Astawa,” pungkasnya.(kar)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here