Melalui Rapat Virtual, Pembahasan Tiga Ranperda Mengerucut

0
40
VIRTUAL : Bupati Buleleng sampaikan jawaban atas pendapat umum fraksi terkait Ranperda RDTR-K dan Perumda Swatantra

BULELENG –  Melalui rapat paripurna virtual, Senin (5/10/2020) pembahasan tiga buah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yakni Ranperda tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Singaraja tahun 2020-2040, Ranperda tentang perusahaan umum daerah (Perumda) Swatantra dan Ranperda inisiatif dewan tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) semakin mengerucut.

Pada rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Buleleng Ketut Susila, secara virtual Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana menyampaikan jawaban atas pendapat umum fraksi maupun gabungan fraksi, sementara Bapemperda melalui juru bicaranya Ngurah Arya menanggapi pendapat Bupati Buleleng atas Ranperda inisiatif dewan tentang Penarustamaan Gender.

Dalam jawabannya, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana menyatakan setelah mendengar pemandangan umum yang disampaikan Gabungan Fraksi PDIP, Gerindra, Demokrat dan Perindo melalui juru bicaranya Gede Odhy Busana, Fraksi Partai Golkar melalui jubirnya Nyoman Gede Wandira Adi, Fraksi Partai Hanura melalui jubirnya Wayan Teren dan Fraksi Partai Nasdem melalui jubirnya Nyoman Meliun, secara garis besar dapat menerima dan sependapat dangan usul saran yang disampaikan.”Kami berharap dua Ranperda usulan eksekutif ini dapat diterima dan pembahasannya dilanjutkan ketahapan berikutnya sehingga dan dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng,” tegasnya.

Sementara Ketut Ngurah Arya selaku jubir Bapemperda DPRD Kabupaten Buleleng menyampaikan tanggapan atas pendapat Bupati Buleleng atas Ranperda Inisiatif DPRD tentang Pengarusutamaan Gender (PUG). Selain ¬†menyampaikan terimakasih, Bapemperda juga mengapresiasi pendapat yang disampaikan bupati sebagai bentuk dukungan dan sinergitas pemerintahan daerah dalam upaya meningkatkan kualitas perempuan dan laki-laki.”Sehingga terjadi kesetaaran kedudukan, peran dan memperoleh akses yang sama sebagai pelaku dan menikmati hasil-hasil pembangunan sebagaimana telah dirancang dalam Ranperda Pengarustamaan Gender sebagai dasar hukum yang kuat dalam pengiplementasian pengarusutamaan gender,” pungkasnya. (kar)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here