Bali Harus Berhitung Cermat Hadapi Ancaman Resesi Ekonomi

0
46

DENPASAR – Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) yang berkepanjangan, resesi ekonomi akan terjadi di Indonesia dan Bali sendiri yang menghadalkan sektor Pariwisata, jelas lebih awal telah merasakan sulitnya ekonomi ditengah pandemi. Apalagi pabdemi Covid-19 berkepanjangan, dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021, Pemprov Bali harus berhitung cermat. Terlebih lagi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bali bertumpu pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak BBNKB I (pembelian kendaraan baru, red) dan BBNKB 2 (balik nama kendaraan dari luar Bali, red).

Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi I DPRD Bali Nyoman Adnyana saat dikonfirmasi via telepon, Rabu (23/9/2020). Politisi PDIP asal Kintamani Bangli ini mengatakan, tahun 2020 ini Bali boleh dibilang aman dalam pengelolaan anggaran ditengah pandemi. Terlebih lagi sebelum perubahan APBD sudah dilakukan penyisiran anggaran hingga mampu menyisir anggaran Rp 700 miliar yang dimanfaatkan dalam penanganan Covid-19 dengan berbagai program yang sudah dilakukan. “Hitung-hitungan anka yang dilakukan oleh gubernur sangat cermat dan bagus sekali sehingga skema yang dibuat untuk sampai akhir 2020 sudah ada dan harus diakui sangat bagus. Ringgal menjalankan saja dan dananya sudah ada, “katanya.

Dalam pembahasan anggaran induk 2021, gubernur bersama legislatif kembali harus berhitung cermat. Dari segi pendapatan asli daerah yang berasal dari PKB sudah jelas mengalami penurunan. Apalagi, sebelumnya sudah ada kebijakan Pemprov Bali membebaskan denda pajak bagi wajib pajak kendaraan yang nunggak bayar pajak. Pendapatan dari BBNKB I juga akan menurun drastis. Hal itu dikarenakan masyarakat yang akan membeli kendaraan baru juga mengalami penurunan yang cukup drastis. Apalagi ditengah pandemi Covid-19, masyarakat bisa bertahan hidup sudah bersyukur. Demikian juga BBNKB 2, mutasi kendaraan luar Bali dan balik nama kendaraan antar kabupaten di Bali juga akan menurun. “PAD Bali pasti menurun tetapi tidak sesignifikan PAD kabupaten kota lainnya di Bali yang selama ini bertumpu pada pajak hotel dan restaurant. Mereka pasti terasa berat sekali apalagi Covid-19 berkepanjangan, “bebernya.

Adnyana menambahkan, sejak PHR dikelola penuh Badung, Pemprov Bali tidak kecipratan lagi seperti pembagian PHR yang sebelumnya sempat distorkan ke provinsi dan pembagiannya juga diklola provinsi. Sekrang tidak lagi, melainkan diklola penuh oleh Badung. Sehingga PAD Pemprov Bali tidak dipengaruhi oleh PHR, melainkan akan dipengaruhi oleh besar kecilnya dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU) yang digelontorkan oleh pemerintah pusat.

Pihaknya berharap besarnya alokasi dana DAK dan DAU dari pusat tidak mengalami perubahan signifikan. Sebab berbicara Bali secara keseluruhan dengan 9 kabupaten kota, jelas berdampak besar terhadap ekonomi dan kelangsungan hidup masyarakatnya. Semua kabupaten kota di Bali bertumpu pada dunia pariwisata, sekarang sudah hancur lebur, PHK banyak, hotel tidak beroperasi bahkan banyak yang dikabarkan akan dijual. “Nasib Bali secara keseluruhan dengan 9 kabupaten kotanya sangat memprihatinkan kalau sampai terjadi resesi ekonomi berkepanjangan apalagi kabupaten Badung yang menghandalkan PAD dari sektor pariwisata ,”ujarnya.

Untuk mengantisipasi lebih awal seperti yabg diperkirakan resesi ekonomi akan dimulai akhir September, Pemprov Bali harus segera mencairkan dana hibah, ke masyarakat seperti skema yang sudah disusun sebelum APBD Perubahan 2020. Hibah bisa dicairkan, proyek bisa jalan, peluang kerja akan terbuka dan masyarakat akan mendapatkan penghasilan dan sudah dipastikan akan ada perputaran ekonomi. “Semua program harus dijalankan karena dananya sudah ada termasuk hasil penyisiran dana sebesar Rp 700 miliar itu. Untuk penanganan kesehatan ditengah pandemi Covid-19, seperti ketersediaan ruang perawatan, SDM dan peralatan sarana pendukungnya seperti, laboratorium, APD dan taka kalah pentingnya pemberian insentif tambahan kepada semua tenaga medis. Pemberian stimulus kepada UMKM, pekerja yang di PHK dan stimulus lainnya pada dunia usaha, sehingga ada perputaran ekonomi, ” pungkasnya. (arn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here