Sengketa Lahan di Pakudui Gianyar, Kuasa Hukum Termohon Tolak Eksekusi    

0
105
MENOLAK : Tim kuasa hukum Krama Pakudui Tempek Kangin.

GIANYAR – Rencana Pengadilan Negeri Gianyar melaksanakan eksekusi  lahan sengketa di Banjar Pakudui, Desa Adat Pakudui, Desa Kedisan, Tegallalang, Gianyar, Senin (31/8) mendatang, mendapat penolakan dari kuasa hukum krama Pakudui Tempek Kangin sebagai pihak termohon.

Nanda Pratama mewakili kuasa hukum termohon menegaskan, salah satu point penolakan eksekusi karena objek sengketa yang belum jelas. “Sampai sekarang tidak ada yang tahu pasti objek mana yang akan dieksekusi. Kami dan tim sempat mengecek ke lokasi dan memang tidak ada yang tahu mana batas yang akan dieksekusi,” tegasnya kepada warawan.

Ia juga membeberkan dari delapan objek sengketa yang akan dieksekusi, semuanya beda luas dan batas. “Jika salah satu objek sengketa tidak sesuai, maka seharusnya tidak bisa dilakukan eksekusi,” ujarnya.

Nanda membali menegaskan, Krama Pakudui Kangin siap berdamai dan bersatu dengan Krama Pakudui Kawan tapi tetap menolak adanya eksekusi yang akan dilakukan PN Gianyar. “Eksekusi no, bersatu yes,”tandasnya.

Sementara, Humas PN Gianyar Wawan Edy Prastiyo mengatakan,  sesuai putusan sengketa antara Krama Pakudui Tempek Kawan melawan Krama Pakudui Tempek Kangin yang sudah berkekuatan hukum tetap, eksekusi rencana dilakukan, Senin (31/8/2020) mendatang. “Sampai saat ini belum ada perubahan terkait rencana eksekusi,” kata Wawan kepada wartawan.

Sekadar diketahui, di Banjar Pakudui ada dua tempekan yaitu Tempek Kawan 114 KK dan Tempek Kangin 46 KK. Krama Tempek Kangin  pangemong Pura Puseh beserta Laba Pura di wilayah Tempek Kangin. Sedangkan krama Tempek Kawan sebagai pangemong Pura Desa di wilayah Tempek Kawan. Krama Tempek Kangin dan Tempek Kawan bersama-sama ngemong Pura Dalem, Pura Prajapati dan Setra/Kuburan di wilayah Tempek Kangin. Kemudian muncul niat membentuk Desa Adat Pakudui.

Dalam proses inilah muncul permasalahan mengenai peletakan/linggih pembuatan awig-awig sebagai dasar dan syarat dibentuknya Desa Pakraman Pakudui. Permasalahan ini tidak terselesaikan dan untuk memperlancar proses pembuatan awig-awig Desa, pada tahun 2006 krama Tempek Kawan mengukuhkan atau mendeklarasikan Pura Puseh baru di dalam area Pura Desa di wilayah Tempek Kawan tanpa sepengetahuan dari krama Tempek Kangin. Kasus ini sempat ditangani berbagai tingkatan lembaga desa adat, pemerintah terkait, hingga ke pengadilan. (bar)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here