DENPASAR – Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19), telah membawa dampak buruk pada semua sektor kehidupan masyarakat di Bali. Selain telah melumpuhkan sektor ekonomi Bali yang menghandalkan dunia pariwisata, Covid-19 sangat dirasakan pada dunia pendidikan. Sejak pandemi yang penularannya terus meningkat, proses kegiatan belajar mengajar secara tatap muka dihentikan. Kegiatan belajar mengajar selama pandemi dilakukan secara online atau virtual sehingga dikhawatirkan kualitas sumber daya manusia nantinya akan semakin menurun. Siswa yang diberikan tugas oleh guru secara online lebih cendrung belajar instan dengan memanfaatkan fasilitas “mbah google”. Mereka tidak mau memutar otak dengan membaca.
Akibat kegiatan belajar mengajar lewat online selama pandemi ini membuat orang tua siswa keteteran biaya sekolah. Tak heran, pengaduan orang tua siswa akan biaya pendidikan selama pandemi melambung tinggi dan tidak sebanding dengan pendapatan orang tua yang kian menurun akibat covid-19. Sangat dirasakan, biaya pendidikan makin mahal karena pendapatan orang tua menurun terus apalagi orang tua yang terkena PHK pada sektor pariwisata semakin tak bisa berbuat apa.
Hal itu diungkapkan anggota Komisi II DPRD Bali Ketut Suwandhi dan membeberkan hasil kegiatan reses menjaring aspirasi masyarakat Kota Denpasar, di Sekretariat DPD Golkar Bali, Senin (24/8). Politisi Golkar dari Denpasar ini mengatakan kegiatan reses sudah dilaksanakan sejak sepekan lalu. Wilayah yang sudah didatangi diantaranya Denbar, Denut, Dentim dan Densel meliputi Perumahan Asri, Banjar Batur Peguyangan. Puncak Sari Peguyangan. Perumahan Green Kory Nuansa Hijau. Wilayah Dentim di Dadia Agung Pasek Sumerta. “Hampir disemua tempat yang saya datangi mengeluhkan biaya pendidikan di masa pandemi yang meroket. Biaya pulsa atau kuota paket internet yang membengkak, itu rata-rata keluhan masyarakat, “ujarnya.
Suwandhi mengatakan, kegiatan belajar mengajar yang sudah dilakukan secara online tetapi beban biaya SPP setiap bulannya masih tetap mahal dan harua dibayar. Sementara, biaya paket kuota internet untuk kegiatan belajar secara online antara siswa dengan guru tidak pernah ada biaya pengganti dari pemerintah. ” Belajar sudah dari rumah, kuota banyak habis untuk belajar online tetapi SPP tetap bayar, “bebernya.
Selain biaya pendidikan yang meroket, dalam kegiatan reses Ketut Suwandhi juga disampaikan oleh semua kelompok masyarakat di Denpasar masih minimnya jumlah sekolah negeri baik SMP maupun SMA. Meski tahun ini ada rencana pemerintah Provinsi membangun sekolah SMA Negeri di Denpasar untuk wilayah Dentim dan Densel. Suwandhi mengatakan di Denpasar Barat juga masih kurang, sekolah SMA negeri, baru ada satu sekolah yakni SMA 4 Denpasar sementara wilayah ini pemukiman penduduk padat. Demikian juga dengan sekolah SMP negeri masih sangat kurang. “Setiap tahun ajaran baru, siswa rebutan mencari sekolah negeri karena pilihan utama dengan harapan biaya pendidikan bisa lebih murah, ” ujarnya.
Pihaknya berharap baik pemerintah kota maupun Provinsi yang memiliki kewenangan untuk sekolah SMA/SMK negeri supaya dibangun lagi sekolah baru di wilayah Denpasar barat. Diharapkan menghindari terjadi klaster baru pada dunia pendidikan Suwandhi masih mengharaokan belajar mengajar dilakukan secara online apalagi untuk sekolah dasar. Hanya saja perlu perhatian pemerintah baik kota maupun provinsi untuk menyiapkan dana subsidi pembelian kuota paket internet. “Pemerintah harus siapkan anggaran tambahan guna mensubsidi biaya pulsa paket internet siswa, “pintanya.
Dibidang infrastruktur Ketut Suwandhi menyampaikan perbaikan jalan di Denpasar nyaris tidak ada. Banyak jalan yang rusak, saluran draenase juga tidak lancar. Seperti halnya di jalan Kebo Iwa selatan ke utara tidak pernah tersentuh oleh perbaikan jalan dari pemerintah. Demikian juga saluran draenasenya penuh dengan endapan pasir sehingga terjadi pendangkalan.
Di wilayah Padangsambian Klod tepatnya sepanjang jalan Tangkuban Perahu menuju jalan Gunung Salak. Wilayah banjar Tegalantang Kelod dan Kaja, saluran air tidak berjalan lancar. Wilayah ini perlu perbaikan saluran draenase dan sudah sejak lama terjadi banyak endapan pasir dan sampah. Ini membuat jalan air tidak lancar apalagi musim banjir air selalu meluap.
Pihaknya berharap pada pemerintah kota yang menjadi kewenangannya untuk memperhatikan keberadaan infrastruktur di Denpasar. “Jalan yang rusak harus segera diperbaiki jangan dibiarkan semakin parah kerusakannya, ” pungkasnya. (arn)
