
KLUNGKUNG- Sampah tas kresek meluber di TPA Biaung, salah satu TPA yang ada di Kepulauan Nusa Gede. Sampah tas kresek ini dihasilkan dari pasar rakyat juga sampah rumah tangga. Parahnya lagi, pemulung maupun pengepul tidak mau mengumpulkan sampah tas kresek. Bagi pengepul membeli sampah tas kresek ibarat pepatah, besar pasak daripada tiang alias lebih banyak rugi daripada untungnya. Salah seorang anggota Komisi II DPRD Klungkung Gede Artison Andarawata yang melakukan peninjauan langsung ke TPA Biaung, Kamis (25/6) menyatakan, kondisi TPA Biaung sampahnya sudah meluber.
“Dalam situasi Covid-19, otomatis sampah tidak begitu banyak, karena industri pariwisata belum jalan. Tapi faktanya kondisi TPA Biaung sampahnya meluber didominasi sampah plastik berupa tas kresek,” tandas Artison yang akrab disapa Soni. Soni, politisi asal Dusun Banda, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan ini menilai kondisi TPA Biaung benar-benar menjadi tempat pembuangan akhir dan penimbunan akhir. Padahal TPA fungsinya untuk menampung sampah residu. “Dua tahun lalu saya pernah ke sini, sampahnya belum penuh, sekarang sudah penuh. Kayaknya sampah tidak ada reuse (didaur ulang) dan reduce (mengurangi potensi sampah),” kata politisi Partai Demokrat ini.

Soni mendorong penanganan sampah tas kresek dan sampah plastik lainnya agar dilakukan dengan cara dipres. “ Kalau dipres, volumenya kecil bobotnya bisa besar. Tapi harus dipastikan dulu ada kerja sama dengan pihak yang akan mengambil sampah plastik itu,” ungkap Soni seraya mendorong Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan agar melakukan sosialsiasi secara masif soal penanganan sampah di Nusa Penida. “ Setelah pariwisata recovery (normal), bisa mendukung industri pariwisata di Nusa Penida,” terangnya. Politisi muda ini juga menyarankan dinas agar menggandeng desa adat terkait penanganan sampah.
Persoalan lain yang muncul di TPA Biaung, kendala alat berat sehingga petugas kesulitan memindahkan gundukan sampah. Armada pengangkut sampah sudah berumur tua serta banyak tembok di TPA jebol menyebabkan sampah meluber dan sering diprotes oleh penyanding (warga). Kadis Lingkungan Hidup dan Pertanahan AA Ngurah Kirana, tidak menampik semua persoalan yang ditemukan oleh Komisi II.
“Apa yang ditemukan betul begitu adanya. Karena Covid anggaran kami terpotong dan bapak-bapak (DPRD) sudah tahu itu. Mudah-mudahan setelah Covid akan ulang untuk pengadaan armada. Alat berat sudah pasti, mudah-mudahan satu bulan ini sudah datang alat beratnya,” terang Kirana seraya meyampaikan, untuk sosialisasi di Nusa Penida akan dicanangkan khusus berkaitan bangkitnya pariwisata. “Sebab pariwisata harus berjalan sejalan dengan kebersihan lingkungan. Terkait sampah plastik Pemkab sudah ada MoU dengan asosiasi pengusaha sampah plastik, ini yang akan tangani untuk di Nusa Penida. Ini (penanganan sampah) sudah pasti, karena goalnya di Nusa Penida,” demikian Kirana. (yan)