Sikapi Duplikasi KPM, Ini Dilakukan DPMPD Buleleng

0
134
Kepala DPMD Buleleng, Made Subur, geber skema pengembalian bantuan sosial yang terlanjur diterima double KPM

BULELENG – Temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bali tertang adanya duplikasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial, disikapi serius Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Buleleng. Selain melakukan verifikasi dan validasi data PKM bantuan sosial berupa Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari APBD Kabupaten Buleleng dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dari APBDes 129 Desa se-Kabupaten Buleleng, DPMD Buleleng juga menyiapkan skema pengembalian bantuan yang terlanjur diterima PKM.

“Untuk pengembalian dana yang terlanjur diterima doble bahkan triple oleh PKM, kami sudah siapkan skema,” tandas Kepala DPMD Kabupaten Buleleng, Made Subur, Rabu (17/6/2020) usai mengikuti kegiatan ‘Penggak PKK’ di Gedung Serba Guna Desa Poh Bergong Kecamatan Buleleng.

Terhadap KPM yang terlanjur menerima bantuan double bahkan triple sesuai temuan BPKP tersebut, kata Subur, pihaknya telah menyiapkan skema pengembalian. “Tetap harus dikembalikan, namun bukan dalam bentuk uang, karena tidak mungkin dilakukan oleh PKM. Selain uangnya sudah habis, mereka juga sulit mendapatkan uang tunai untuk mengembalikan dana yang sudah terlanjur habis,” tegasnya.

Agar tidak terjadi duplikasi PKM, desa diminta untuk menggelar musyawarah desa bersama BPD untuk penghapusan dan penggantian KPM sehingga penyaluran bantuan sosial selanjutnya tidak muncul persoalan lagi. “Untuk pengembalian bantuan yang double, atau terjadi duplikasi, dilakukan melalui BUMDes atau UPK. Pengembalian dilakukan oleh BUMDes atau Unit Pemberdayaan Kecamatan (UPK), sehingga KPM bisa mengembalikan kepada BUMDes atau UPK dengan upah yang diterima dari Program Padat Karya,” terangnya.

Dengan skema tersebut, kata mantan Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Buleleng ini, temuan BPKP terkait penyaluran bantuan sosial dapat ditindaklanjuti dan KPM tidak terbebani. Sesuai temuan BPKB, dari 115. 765 KPM bantuan sosial berupa BST sebanyak 18.932 KPM, BLT Kabupaten sebanyak 2.202 KPM, BLT-DD sebanyak 19.798 KPM, PKH sebanyak 25.314 KPM dan BPNT (Program dan Non Program) sebanyak 49.521 KPM, duplikasi terhadap 1 jenis bansos terjadi pada 659 KPM. “Sementara duplikasi lebih dari 1 jenis bansos terjadi pada 12 KPM, dengan rincian BST-BPNT dan PKH Kabupaten sebanyak 2 KPM, BLT-DD, BST dan BPNT sebanyak 4 KPM, BLT-DD, BLT Kabupaten-BPNT sebanyak 3 KPM dan BLT-DD, BPNT dan PKH sebanyak 3 KPM,” urainya.

Meskipun relatif kecil secara prosentasi, terjadinya duplikasi KPM bantuan sosial ini tetap ditindaklanjuti sesuai dengan petunjuk dari BPKP Perwakilan Denpasar.(kar)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here