BULELENG – Pimpinan dan Ketua-ketua Komisi yang ada di DPRD Kabupaten Buleleng godok rancangan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Buleleng tahun 2019. Sesuai rancangan rekomendasi yang disusun berdasarkan hasil kajian tim ahli DPRD Kabupaten Buleleng, ada beberapa hal yang mendapat sorotan agar mendapat perhatian eksekutif.
“Dari kajian yang disampaikan bahwa Pendapatan Daerah tahun anggaran 2019 realisasinya sebesar Rp 2,318 Triliun atau 96.02 persen dari target sebesar Rp 2,414 Triliun,” tandas Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Gede Supriatna, Senin (18/5/2020) saat memimpin rapat yang digelar terbatas di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Buleleng.
Pedapatan Asli Daerah (PAD) realisasinya Rp 365,595 Milyar atau 82.32 persen dari target sebesar Rp 444,111 Milyar. “Pendapatan yang lebih rendah dari realisasi capaian tahun 2018, berdampak terhadap kontribusi PAD tahun 2019 yang hanya sebesar 15.35 persen atau mengalami penurunan sebesar 0.58 persen dari kontribusi PAD tahun 2018,” tandasnya.
Untuk dana perimbangan, realisasi tahun 2019 sebesar Rp 1,331 Triliun atau 99.84 persen dari target sebesar Rp 1,333 Triliun. “Dibandingkan tahun 2018, capain tahun 2019 mengalami tambahan kenaikan sebesar 1.81 persen. Namun dari sisi kontribusi terhadap pendapatan daerah justru mengalami penurunan 3.25 persen dari capaian tahun 2018 sebear 60.65 persen menjadi 57.40 persen,” terangnya.
Lain-lain pemdapatan yang sah tahun 2019 realisasinya sebesar Rp 637,607 Milyaar atau 97.57 persen dari terget sebesar Rp 662,142 Milyar. Sementara realisasi belanja daerah tahun anggaran 2019 realisasinya sebesar Rp 2,284 Triliun atau 93.00 persen dari target sebesar Rp 2,456 Triliun. Meningkat sebesar 0.24 persen dibanding dengan realisasi tahun 2018 yang realisasinya mencapai 92.77 persen. “Dilihat dari komposisi belanja daerah tahun anggaran 2019, komposisi Belanja Langsung Tunai (BTL) realisasinya menurun 2.89 persen dibandingkan realissi tahun 2018 sebesar 55.53 persen menjadi 54.64 persen di tahun 2019,” urainya.
Sedangakan untuk BTL realisasinya meningkat sebesar 2,89 persen dari realisasi tahun 2018 sebesar 44.47 persen menjadi 47.36 persen pada tahun 2019. Dengan realisasi Belanja Langsung (BL) tahun 2019 yang menurun dibandingkan tahun 2018, tentu berdampak terhadap aktivitas masyarakat. “Karena belanja langsung (BL) berkaitan secara langsung terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga hal ini menunjukan adanya beberapa program dan kegiatan yang belum berjalan dengan optimal, dari data yang diperoleh terdapat 57 program dari 393 program yang realisasi anggarannya kurang dari 90 persen,” tandas Supriatna.
Ditegaskan, melalui rapat pimpinan dan ketua-ketua komisi yang ada di DPRD Buleleng ini rancangan rekomendasi dewan terhadap LKPJ Bupati Buleleng Tahun 2019 diharapkan lebih matang dan mencerminkan hasil evaluasi yang komperhensif agar kedepannya menjadi lebih baik.(kar)