Badung Tidak Melaksanakan PKM, Ini Alasan Bupati Giri Prasta

0
7386
Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta saat menyerahkan Bantuan Sosial Tunai (BST) Kemensos di Desa Belok Sidan.

MANGUPURA – Kabupaten Badung tidak melaksanakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) seperti yang mulai dilaksanakan, Jumat (15/4/2020), oleh Kota Denpasar. Penegasan ini disampaikan langsung Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, disela-sela penyerahan Bantuan Sosial Tunai (BST) Kementerian sosial di Desa Belok Sidang, Kecamatan Petang hari ini.

“Kami di Kabupaten Badung tidak melaksanakan PKM. PKM itu Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Kami tidak membatasi. Kalau kita dibatasi, berarti kita harus menanggung semuannya. Maka kami tidak melaksanakan PKM,”kata Bupati Giri Prasta didampingi Wakil Bupati I Ketut Suiasa.

Di Badung selama ini lanjut Giri Prasta, masyarakatya dengan kesadaran telah melaksanakan himbauan pememerintah. “Yang namanya gotong- royong, gerak cepat, tepat sasaran, tanggap darurat sudah dilakukan di kabupaten badung. Ini gerakan kita bersama,”tegas Giri Prasta.

Berkenaan dengan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), kata Giri Prasta, sudah ada undang-undang yang mengatur. “Bila mana pandemi  covid- 19  mengalami peningkatannya begitu drastis, masuk  kriteria nyang diatur dalam regulasi, berdampak kepada wilayah lain, baru  masuk ke tatanan PSBB. Sedangkan Kami di Badung tidak,”imbuh.

Sementara itu Wabup Suiasa menambahakan Badung belum mengusulkan PSBB lantaran ketentuan atau kriteria belum memenuhi syarat. “Kita tidak berharap pandemi Covid-19 ini mengalami peningkatan. Akan tetapi bila itu terjadi, dan bila harus melaksanakan PSBB tentu kita harus siap,”katanya seraya menambakan kewenangan penetapan PSBB ada di pusat.

Salah satu hal yang disiapkan adalah ketersediaan kebutuhan pangan untuk seluruh masyarakat. Saat dilakukan refocusing anggaran, Pemkab Badung telah menyiapkan anggaran Rp 126 miliar untuk jaring pengaman sosial, diantaranya untuk pemberian sembako untuk seluruh masyarakat, bila Badung telah dtetapkan menjadi wilayah PSBB. “Sebetulnya anggarannya sudah ada, karena terbentur aturan sehingga tidak semua masyarakat mendapat bantuan. Karena Badung belum menerapkan PSBB. Bila peningkatan status menjadi PSBB semua masyarakat akan dibantu, “pungkasnya. (lit)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here